Polres TTU dan Tiga SPBU Sepakati Langkah Pemerataan BBM Subsidi, Cegah Konflik di Tengah Antrean

Tribratanewsttu.com, Kefamenanu (13/08/2026) – Polres Timor Tengah Utara (TTU) bersama pengelola tiga Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Kabupaten TTU mengambil langkah bersama untuk menjaga kelancaran penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi sekaligus mencegah terjadinya gesekan antarwarga akibat panjangnya antrean pengisian BBM.

Langkah tersebut dibahas dalam kegiatan tatap muka bersama Manager SPBU 01, SPBU 02 dan SPBU 03 yang berlangsung pada Kamis, 13 Agustus 2026, pukul 20.00 WITA, bertempat di SPBU 03, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten TTU. Pertemuan dipimpin langsung oleh Wakapolres TTU Kompol Sudirman, S.Sos., sebagai bentuk respons kepolisian terhadap dinamika pelayanan BBM subsidi yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut turut hadir Kasat Lantas Polres TTU, Kasat Samapta Polres TTU, KBO Intelkam Polres TTU, Kanit Laka Polres TTU, serta Manager SPBU 01, Manager SPBU 02 dan Manager SPBU 03. Pertemuan menjadi forum koordinasi antara Polri dan pihak pengelola SPBU untuk menyamakan langkah dalam menciptakan pelayanan BBM yang tertib, adil dan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.

Salah satu kesepakatan penting yang dihasilkan adalah Satuan Lalu Lintas Polres TTU akan melaksanakan himbauan serta pemeriksaan kelengkapan surat-surat kendaraan terhadap kendaraan yang hendak melakukan pengisian BBM. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya menciptakan ketertiban di area SPBU sekaligus memastikan kendaraan yang melakukan pengisian memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dalam pembahasan juga disepakati adanya pembatasan pengisian BBM bagi kendaraan roda empat. Kendaraan roda empat dibatasi melakukan pengisian satu kali dalam sehari melalui barcode yang telah dipindai, dengan kuota sebesar 120 liter. Apabila telah melakukan pengisian sesuai ketentuan tersebut, kendaraan tidak akan dilayani kembali untuk pengisian berulang di SPBU lainnya yang berada di wilayah Kabupaten TTU.

Sementara itu, bagi kendaraan roda dua disepakati pembatasan kuota pengisian sebesar 10 liter. Pengisian dapat dilakukan kembali, namun tetap harus mengikuti urutan antrean yang berlaku. Dengan demikian, setiap pengguna kendaraan memiliki kesempatan memperoleh BBM sesuai ketentuan tanpa mengabaikan hak pengguna kendaraan lainnya.

Kesepakatan tersebut menjadi langkah penting dalam mendorong pemerataan penyaluran BBM bersubsidi kepada masyarakat luas. Pembatasan bukan semata-mata untuk membatasi masyarakat dalam memperoleh BBM, tetapi sebagai upaya mencegah adanya pengisian secara berlebihan maupun berulang yang dapat menyebabkan antrean semakin panjang dan mengurangi kesempatan masyarakat lainnya mendapatkan BBM.

Polres TTU juga memandang bahwa pengelolaan antrean yang baik merupakan bagian penting dalam mencegah potensi konflik. Kondisi antrean yang panjang, ketidakjelasan urutan, maupun adanya kendaraan yang melakukan pengisian berulang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan perselisihan antar pengguna BBM. Karena itu, diperlukan aturan yang disepakati bersama serta pelaksanaan yang konsisten di seluruh SPBU.

Kehadiran personel Polri di lapangan nantinya diharapkan dapat membantu menciptakan suasana yang aman dan tertib, sekaligus memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai ketentuan pengisian BBM subsidi. Polri juga mendorong seluruh pihak, baik pengelola SPBU maupun masyarakat, untuk mengutamakan ketertiban, kesabaran dan saling menghormati selama proses antrean berlangsung.

Melalui koordinasi tersebut, Polres TTU menegaskan komitmennya untuk terus hadir dalam mengawal kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga situasi kamtibmas agar tetap kondusif. Penyaluran BBM subsidi yang tertib dan merata diharapkan dapat mengurangi potensi kecemburuan sosial serta mencegah terjadinya konflik di tengah masyarakat.

Pertemuan yang dimulai pukul 20.00 WITA tersebut berakhir pada pukul 21.50 WITA. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman dan lancar.

Polres TTU bersama pengelola SPBU selanjutnya berkomitmen untuk mengawal hasil kesepakatan tersebut secara konsisten. Dengan sinergi antara kepolisian, pengelola SPBU dan masyarakat, diharapkan pelayanan BBM subsidi di Kabupaten TTU dapat berlangsung lebih tertib, transparan, aman, serta memberikan manfaat yang lebih merata bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.