89 Personel Polres Ttu Diterjunkan Dalam Kryd Pencegahan Tppo, Kapolres: Pengawasan Dan Deteksi Dini Terus Ditingkatkan
Tribratanewsttu.com, Kefamenanu – Polres Timor Tengah Utara (TTU) terus memperkuat langkah preventif dalam mengantisipasi dan mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO), khususnya praktik perekrutan dan pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural. Upaya tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) yang berlangsung selama tujuh hari, terhitung sejak 13 hingga 19 November 2026, di wilayah hukum Polres TTU.
Dalam paparan konferensi pers pada Jumat, 20 November 2026, Kapolres Timor Tengah Utara, AKBP Eliana Papote, S.I.K., M.M., menjelaskan bahwa kegiatan KRYD tersebut merupakan langkah strategis kepolisian dalam memperkuat pengawasan, mengidentifikasi potensi kerawanan, serta melakukan deteksi dini terhadap kemungkinan terjadinya tindak pidana perdagangan orang di wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara.
Kapolres menegaskan, Kabupaten TTU memiliki karakteristik geografis yang cukup kompleks karena berbatasan langsung dengan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL). Kondisi wilayah perbatasan tersebut menjadi salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian serius, terutama berkaitan dengan mobilitas masyarakat, aktivitas perekrutan tenaga kerja, jalur transportasi, serta potensi penyalahgunaan jalur perlintasan untuk kepentingan tindak pidana perdagangan orang maupun pengiriman pekerja migran secara ilegal.
Atas pertimbangan tersebut, Polres TTU melaksanakan KRYD dengan melibatkan sebanyak 89 personel Polres TTU dan Polsek jajaran. Kegiatan dilaksanakan secara serentak pada delapan wilayah hukum Polsek, yakni Polsek Insana, Polsek Noemuti, Polsek Biboki Utara, Polsek Biboki Selatan, Polsek Insana Utara, Polsek Miomaffo Timur, Polsek Miomaffo Barat, dan Polsek Biboki Anleu.
Dalam pelaksanaannya, kegiatan difokuskan pada patroli, monitoring, pengawasan, pengumpulan informasi, pendataan serta pemetaan wilayah dan lokasi yang berpotensi menjadi titik kerawanan TPPO.
Salah satu langkah yang dilakukan ialah berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten TTU untuk memperoleh data dan informasi mengenai perusahaan yang bergerak di bidang perekrutan dan penyaluran tenaga kerja, baik untuk penempatan di dalam negeri maupun luar negeri. Pendataan dilakukan terhadap aspek legalitas perusahaan, alamat operasional, penanggung jawab, serta mekanisme perekrutan dan penempatan tenaga kerja sebagai bahan pendalaman terhadap potensi aktivitas perekrutan nonprosedural.
Selain itu, personel juga melakukan pengecekan dan pendataan terhadap hotel, losmen, tempat penginapan, serta rumah kos yang berpotensi dimanfaatkan sebagai lokasi penampungan sementara maupun tempat transit calon pekerja sebelum diberangkatkan ke luar daerah.
Polres TTU turut melakukan identifikasi terhadap jalur mobilitas masyarakat, termasuk terminal, pelabuhan, akses transportasi, serta jalur perbatasan RI–Timor Leste yang berpotensi dimanfaatkan untuk mobilisasi orang secara ilegal. Pemetaan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi geografis, mobilitas penduduk, kondisi sosial ekonomi masyarakat, akses transportasi, serta karakteristik wilayah.
Tidak hanya menyasar jalur transportasi dan lokasi penginapan, kegiatan KRYD juga diarahkan pada pendataan desa atau wilayah yang masyarakatnya memiliki kecenderungan bekerja ke luar daerah maupun luar negeri. Dalam aspek ini, personel mengumpulkan informasi mengenai pola perekrutan, pihak-pihak yang menawarkan pekerjaan, serta berbagai modus yang berpotensi menjerat masyarakat menjadi korban perdagangan orang.
Identifikasi juga dilakukan terhadap modus perekrutan tenaga kerja nonprosedural, seperti tawaran pekerjaan dengan iming-iming gaji tinggi, proses keberangkatan yang dijanjikan berlangsung cepat, persyaratan administrasi yang tidak jelas, hingga perekrutan melalui media sosial dan sarana komunikasi elektronik lainnya.
HASIL KRYD: BELUM DITEMUKAN TPPO
Kapolres TTU AKBP Eliana Papote menjelaskan, berdasarkan hasil pemeriksaan, monitoring, pengawasan, serta pemantauan selama pelaksanaan KRYD pada 13 hingga 19 November 2026, tidak ditemukan adanya tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Polres Timor Tengah Utara.
Meski demikian, hasil tersebut tidak menjadi alasan bagi jajaran kepolisian untuk mengurangi intensitas pengawasan. Sebaliknya, langkah pencegahan dan deteksi dini akan terus diperkuat guna mengantisipasi potensi kerawanan yang dapat berkembang sewaktu-waktu.
Secara umum, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat selama pelaksanaan kegiatan KRYD terpantau aman dan kondusif. Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya membangun sistem pemantauan yang lebih terarah melalui keterlibatan personel Polres, Polsek jajaran, serta koordinasi dengan instansi terkait.
PENGAWASAN BERKELANJUTAN DAN PERAN BHABINKAMTIBMAS
Sebagai tindak lanjut, Polres TTU akan mengoptimalkan patroli dan pengawasan pada lokasi serta jalur yang memiliki potensi kerawanan TPPO, meningkatkan koordinasi dan pertukaran informasi dengan Dinas Tenaga Kerja serta instansi terkait mengenai legalitas dan aktivitas perusahaan penyalur tenaga kerja, serta memperkuat peran Bhabinkamtibmas dalam melakukan deteksi dini terhadap aktivitas perekrutan tenaga kerja di tingkat desa.
Pengawasan terhadap jalur perbatasan RI–Timor Leste dan titik-titik mobilitas masyarakat juga akan terus ditingkatkan. Polres TTU turut berkomitmen melakukan pendalaman terhadap setiap informasi yang berkaitan dengan dugaan perekrutan tenaga kerja secara nonprosedural maupun indikasi tindak pidana perdagangan orang.
Apabila ditemukan unsur tindak pidana, Polres TTU akan melakukan penegakan hukum secara profesional dan proporsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kapolres TTU menegaskan bahwa upaya pencegahan TPPO membutuhkan konsistensi pengawasan, koordinasi lintas sektor, serta keterlibatan masyarakat dalam memberikan informasi terhadap aktivitas yang mencurigakan, terutama terkait tawaran pekerjaan dan proses perekrutan tenaga kerja yang tidak jelas.
Melalui pelaksanaan KRYD secara berkelanjutan, Polres TTU berkomitmen memperkuat langkah pencegahan, pengawasan dan deteksi dini guna mempersempit ruang terjadinya tindak pidana perdagangan orang, sekaligus melindungi masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara dari praktik eksploitasi tenaga kerja.
Upaya ini diharapkan dapat semakin memperkuat situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah perbatasan, serta memastikan masyarakat memperoleh perlindungan dari berbagai bentuk kejahatan perdagangan orang dan perekrutan pekerja migran secara nonprosedural.


